BLORA – Pemkab Blora melakukan kerjasama di bidang penanggulangan bencana dengan 5 Administratur (Adm) Perhutani yang mempunyai wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di Blora. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di Kantor Perhutani KPH Blora, (27/3/2024).
Lima Administratur yang melakukan penandatanganan kerja sama di bidang penanggulangan bencana dengan Bupati Blora, H.Arief Rohman, S.IP, M.Si tersebut, masing-masing Adm KPH Blora, KPH Randublatung, KPH Cepu, KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo.
“MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhutani ini perlu dilakukan sebagai bentuk kolaborasi dan sinergi bersama. Khususnya terkait penanganan bencana alam sehingga tidak menimbulkan dampak yang berkelanjutan. Kita akan bergerak bersama melakukan pencegahan-pencegahan yang dapat meminimalkan terjadinya bencana, khususnya di dalam wilayah kerja KPH Blora Raya,” terang Bupati Arief.
Dikemukakan, keberadaan Perhutani sangatlah penting. Dengan kerja sama tersebut kedua pihak bisa bersama-sama dalam hal antisipasi hingga penanggulangan bencana di wilayah kerja Perhutani yang ada di Kabupaten Blora.
“Karena separuh wilayah kita adalah Perhutani, untuk itu kita ingin menjaga hutan kita tetap lestari termasuk juga terkait dengan antisipasi bencana, seperti banjir, longsor, dan sebagainya.’’
Antisipasi
Senada dengan hal tersebut, Adm Perhutani KPH Blora, Yeni Ernaningsih mengungkapkan, kerja sama dengan Pemkab Blora tersebut dilakukan salah satunya untuk antisipasi terjadinya kebencanaan.
“Kerja sama penanggulangan bencana dengan Pemerintah Kabupaten Blora ini, harapannya kita tidak terjadi bencana, melainkan menjadi salah satu kegiatan antisipasi apabila terjadi bencana di Blora. Sebagai langkah antisipasi, nanti kita bekerjasama dengan BPBD terutama kejadian bencana yang ada di kawasan hutan,” papar Yeni.
Dikatakan, pihaknya menyambut baik adanya kerja sama tersebut. Dengan demikian Pemkab Blora dan Perhutani dapat bersinergi dan bisa mengambil tindakan cepat apabila terjadi kebencanaan.
“Apabila ada kejadian, kita bisa langsung segera bertindak secara sinergis antara Pemkab atau melalui BPBD dengan Perhutani untuk penanggulangannya. Nantinya juga akan dilaksanakan dengan pelatihan dan pembinaan petugas kami,” tambah Adm Yeni Ernaningsih. (hms)