BLIRA – Upaya percepatan Universal Health Coverage ( UHC ) Kabupaten Blora terus di lakukan, hal ini terbukti adanya upaya pertemuan forum komunikasi antara Pemda Blora yang dihadiri oleh Sekda Blora didampingi OPD terkait dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati, Senin ( 04/09). Untuk tercapai UHC Cakupan Kepesertaan Minimal 95% dan keaktifan Peserta 75% dari total penduduk.
Dalam rapat tersebut BPJS Kesehatan Cabang Pati yang dihadiri oleh Kepala Cabang Wahyu Giyanto memaparkan strategi dalam upaya percepatan UHC dalam waktu singkat, Hal ini dilakukan agar manfaat Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Blora.
“Kami dari BPJS Kesehatan akan terus mendorong dan membarikan solusi serta strategi agar pencapaian UHC di Kabupaten bisa tercapai, hal ini tidak lepas juga peran aktif dari suluruh jajaran yang ada didalam Pemerintah Daerah serta trobosan dari Pimpinan Daerah untuk berkolabirasi dan berkerjasama yang baik dalam upaya penambahan Peserta JKN di setiap kabupaten agar tercapainya UHC’’ujar Wahyu.
Mengacu pada regulasi yang berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib mengikuti program BPJS, serta Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018 Pasal 12 tentang penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta JKN dapat didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau Provinsi.
“Salah satu strategi yang kami ajukan kepada Pemerintah Daerah adalah untuk menyisir penduduk yang belum terdaftar agar bisa diajukan sebagai Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) baik dari Daerah maupun Pusat, tentunya dengan ada kuota yang tersisa atau yang masih tersedia, serta mendorong untuk Masyarakat yang mampu agar bersedia mendaftar lewat segmen Mandiri”lanjut Wahyu.
Dalam kegiata forum tersebut Sekretaris Daerah Blora Komang Gede Irawadi menjelaskan bahwa perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah perencanaan sampai dengan tindak lanjut dan semua itu harus dilaporkan ke Pemda dalam ini Sekda selaku Koordinator langsung.
“ Saya mewakili Pemerintah Daerah Blora mengucapkan terimakasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Pati yang telah menjelaskan dengan detail strategi untuk mencapai UHC, saya menginstruksikan instansi terkait untuk segera menindaklanjuti apa yang telah dibahas dalam percepatan penambahan Peserta JKN di tahun ini”jelas Komang”.
Komang juga menambahkan “ Saya yakin dan Optimis di tahun ini Kabupaten Blora bisa mencapai UHC, dengan perencanaan yang matang dan kerja keras yang tinggi kami bisa mencapainya agar Masyarakat Blora mendapatkan Jaminan Kesehatan merata”.
Untuk tercapainya UHC perlu dukungan dari Pemerintah Daerah dalam membuat regulasi yang mewajibkan Masyarakat untuk menjadi Peserta JKN, serta alokasi anggaran yang tepat dalam menjamin iuran JKN Daerah ( PBPU Pemda).
Kepala Dinas Sosial ( Dinsos ) Kabupaten Blora Luluk Kusuma sebagai anggota forum menjelaskan bahwa penduduk kabupaten Blora yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) masih banyak dan saat ini masih dalam proses pendataan dan penginputan di sistem.
“ Saat ini Dinsos terus berupaya dalam melakukan pendataan DTKS, melalui kader yang ada di desa -desa, dari data yang didapat jika ada penduduk yang belum punya NIK maka kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” ungkap Luluk.
Sesuai dengan ketentuan penambahan peserta PBI yang ditanggung Pemerintah Pusat ( PBI JK ) wajib masuk dalam DTKS kemudian diajukan melalui sistem dari Dinas Sosial dan disahkan oleh Kementrian Sosial.
“Kami terus berupaya untuk melakukan percepatan dalam pemenuhan kuota yang ada agar penduduk yang belum terdaftar dan kurang mampu mendapat Jaminan biaya dalam mendapatkan Pelayanan kesehatan serta mempercapat tercapainya UHC bagi Kabupaten Blora”tutup luluk.