BLORA – Belum juga menemukan titik terang kejelasan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Blora mematik perhatian kalangan DPRD Kabupaten Blora.
Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy mengungkapkan jika pihaknya akan melangkah jauh dalam memperjuangkan nasib GTT dan PTT.
“Kita akan ke Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mempertanyakan langsung bagaimana regulasi untuk GTT dan PTT di Blora untuk kedepannya,” terang Gus Labib, sapaan akrabnya, Minggu (19/03/2023).
Langkah audiensi yang dilakukan pihaknya ke Kemendikbud sangatlah tepat. Mengingat nasib GTT dan PTT di Blora yang masih terkatung-katung.
“Bersama dinas terkait kita akan lakukan audiensi dengan Kemendikbud dan Kemenpan RB untuk mempertanyakan nasib GTT dan PTT ke depannya ini gimana, jadwal (audiensi) sudah tersusun,” jelas Gus Labib.
Dari laporan yang masuk ke pihaknya, banyak GTT dan PTT di Blora banyak mengeluhkan akan nasib dan kesejahteraan ke depan.
“Banyak keluhan dari teman-teman GTT dan PTT yang disampaikan ke kami,” tutur Gus Labib.
Untuk itu, sambung Gus Labib, kita meminta doa restu kepada teman-teman semua supaya apa yang kami perjuangkan bersama itu bisa membuahkan hasil yang baik dan maksimal.
Seperti diketahui, para GTT dan PTT di Kabupaten Blora mendapat penghasilan dari kolaborasi dua sumber yaitu BOS dan APBD.
Sementara dana BOS tiap sekolah berbeda-beda. Sesuai dengan jumlah murid yang diterima. Sehingga sekolah dengan jumlah murid sedikit cenderung akan mendapatkan pendapatan yang sedikit pula.
Salah satu PTT disebuah sekolah di Kabupaten Blora yang berani mengungkapkan kondisinya yakni Eko Budi Setiawan.
PTT di salah satu sekolah di kabupaten Blora ini mengabdi sejak 2012 dan hampir setiap harinya menempuh jarak 20 km. Ia selama ini hanya mendapatkan honor dari BOS.
Lebih ironi lagi ketika ada seleksi PPPK. Dimana tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya. “Di lapangan yang nasibnya seperti saya banyak Mas,” ucapnya.***